logo mahkamah agung website ramah difable
Hak Untuk Mengalihkan Penahanan
Hak Untuk Mengalihkan Penahanan

HAK UNTUK MENGALIHKAN PENAHANAN

PENGALIHAN PENAHANAN

1.      Pengalihan penahanan dari penahanan rutan ke penahanan rumah atau penahanan kota dapat diajukan oleh terdakwa atau Penasehat hukumnya melalui permohonan tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya yang ditujukan kepada Majelis Hakim.

2.      Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pengalihan penahanan tersebut setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang patut dan logis misalnya: jaminan kehadiran terdakwa, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, terutama dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat atau alasan kesehatan/ kemanusiaan.

3.      Apabila permohonan pengalihan penahanan dikabulkan maka hal tersebut dituangkan dalam penetapan dan  ditandatangani oleh Majelis Hakim dan diucapkan di persidangan.

4.      Penetapan Hakim sebagaimana disebutkan diatas, tembusannya diberikan kepada terdakwa/ keluarganya atau Penasehat hukum serta kepada instansi yang berkepentingan.

5.      Dalam hal permohonan pengalihan penahanan ditolak, maka hal tersebut diucapkan disidang dan dicatat dalam Berita Acara sidang.

6.      Dalam hal pengalihan penahanan dari tahanan kota atau tahanan rumah ke tahanan rutan, maka hakim harus mengacu pada pasal 20 ayat (4) KUHAP.

 

Sumber: -Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 51.